Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun Anggaran 2005 – 2006

Judul          : Analisis Kinerja  Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun Anggaran 2005 – 2006

ABSTRAK

         Sejak awal tahun 2001 semua pemerintah daerah di Indonesia melaksanakan otonomi daerah, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan dilaksanakan otonomi daerah adalah agar pemerintahan di daerah lebih ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab (accountable).      Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah bisa diketahui dari kinerja keuangannya. Pokok permasalahan dari penelitian ini, adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2005 dan 2006 ditinjau dari tingkat  kemandirian keuangan daerah, pencapaian target pendapatan asli daerah, kewajaran alokasi dana belanja daerah, dan kemampuan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2005 dan 2006 dilihat dari rasio-rasio keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi kemandirian pemerintah, 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Bali termasuk pola hubungan keuangan  instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat masih dominan dari pada pemerintah daerah, atau dengan tingkat kemandirian kurang dari 25 persen, Kota Denpasar mempunyai pola hubungan konsultatif, sedangkan Kabupaten Badung dengan pola hubungan partisipatif.  Tingkat ekonomi rata-rata sebesar 92,68 persen, berada dalam kriteria ekonomis, tingkat efektifitas pendapatan sebesar 103,13 persen, berada pada kriteria efektif, sedangkan tingkat efisiensi sebesar 93,15 persen, berada pada kriteria efisien. Dana yang dialokasikan sebagian besar digunakan untuk belanja pelayanan publik dibandingkan belanja aparatur, pertumbuhan dan proporsi belanja lebih dominan terhadap belanja publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah mampu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

         Disarankan kepada pengelola keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali lebih meningkatkan kinerja keuangannya agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. 

Untuk melihat dan download selengkapnya  pada :
Lihat dan Download
http://www.scribd.com/doc/39592103